Sukabumi – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rangkaian kegiatan penanganan bencana di Kecamatan Cisolok.
Hamzah menilai pendekatan baru pemerintah melalui program Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) perlu mendapat dukungan penuh, karena menyatukan peran lintas lembaga agar warga terdampak dapat pulih lebih cepat. Kehadirannya di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan pemulihan berjalan tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya koordinasi solid antara pemerintah pusat dan daerah agar proses rehabilitasi bagi korban banjir bandang serta longsor bisa berlangsung lebih efektif.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, turut meninjau langsung Kampung Pamokoan, Desa Sukarame, pada Kamis (27/11/2025). Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengubah pola penanganan bencana menuju sistem yang lebih cepat, terukur, dan terintegrasi melalui PSA. Program ini dirancang agar masyarakat tidak kembali jatuh dalam kerentanan ekonomi pascabencana.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, relawan, dan sektor swasta di Sukarame menjadi contoh nyata bagaimana pemulihan dapat dipercepat jika seluruh pihak bergerak bersama. Salah satunya terlihat dari pembangunan rumah warga yang selesai lebih cepat berkat kerja kolektif.
Muhaimin menambahkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menjadi landasan restrukturisasi sistem perlindungan sosial nasional, mulai dari pendataan warga, penyaluran bantuan, jaminan perlindungan dasar, hingga pemulihan ekonomi agar tidak lagi terjadi tumpang tindih kebijakan.
Bencana di Kampung Tugu Cikahuripan dan Desa Sukarame berdampak pada lebih dari tiga ribu penduduk. Selain kerusakan rumah, ditemukan ratusan keluarga tanpa dokumen kependudukan sehingga perlu penanganan cepat agar mereka bisa mengakses bantuan.
Langkah awal pemulihan telah dilakukan, seperti pembangunan dan perbaikan rumah, pemasangan bronjong, perbaikan akses jalan, penanaman pohon keras, hingga pembagian paket kebutuhan pokok bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
Hamzah Gurnita menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus mengawal setiap proses agar pemulihan masyarakat berjalan optimal.
“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah. Warga harus kembali kuat, dan itu hanya bisa dicapai jika pemerintah pusat dan daerah bekerja seirama,” ujarnya.
