Sukabumi – Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadikan aspirasi masyarakat yang diperoleh selama pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2026 sebagai salah satu dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah. Berbagai usulan yang disampaikan warga dinilai mencerminkan kebutuhan riil yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Laporan hasil reses tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Rika Yulistina, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar Kamis (9/7/2026). Rapat dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati serta Wakil Bupati Sukabumi, unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan jajaran perangkat daerah.
Dalam laporannya, Rika menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen di setiap daerah pemilihan.
Menurutnya, kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada 3–5 Juni 2026 menghasilkan berbagai masukan dari masyarakat yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Melalui kegiatan reses diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan anggota DPRD sehingga berbagai program pembangunan yang dirancang pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar–PAN mencatat bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Usulan tersebut meliputi perbaikan jalan kabupaten dan jalan lingkungan, pembangunan jembatan, penataan sistem drainase, pemasangan penerangan jalan umum, hingga penanganan wilayah yang rawan longsor maupun abrasi.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian masyarakat. Berbagai usulan yang disampaikan antara lain pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, penambahan tenaga pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar.
Pada sektor kesehatan, masyarakat berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, penguatan layanan kesehatan keliling, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
Di bidang ekonomi, Fraksi Golkar–PAN menerima berbagai aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan penguatan sektor produktif. Nelayan mengusulkan bantuan sarana penangkapan ikan dan kemudahan akses permodalan, sedangkan petani berharap adanya dukungan sarana produksi, pendampingan, serta pengembangan pengolahan hasil pertanian.
Sementara itu, pelaku UMKM mengharapkan kemudahan akses pembiayaan, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan pemasaran produk lokal. Masyarakat di kawasan industri juga mendorong pemerintah agar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Fraksi Gabungan Golkar–PAN juga mencatat berbagai aspirasi di bidang sosial, seperti percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pemerataan bantuan sosial, peningkatan perhatian terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, hingga optimalisasi penanganan masyarakat terdampak bencana.
Seluruh aspirasi tersebut, lanjut Rika, akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Fraksi Golkar–PAN menegaskan bahwa hasil reses merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada masyarakat sekaligus komitmen untuk terus mengawal berbagai kebutuhan warga agar dapat diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
