Sukabumi – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan 100 hari kerja Bupati Asep Japar dan Wakil Bupati Andreas. Menurutnya, hingga kini belum ada laporan resmi dari pihak eksekutif kepada DPRD terkait evaluasi program-program prioritas yang telah dijalankan.
“Seharusnya sudah ada komunikasi formal yang menyampaikan capaian 100 hari kerja kepada DPRD. Tapi sampai saat ini belum ada penjelasan,” ujar Hera, Rabu (4/6/2025).
Ia menilai, banyak permasalahan yang menjadi harapan masyarakat dan harus segera direspons serius oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Hera memberikan beberapa catatan penting:
🔹 Transparansi Proyek Infrastruktur
Pemerintah daerah diminta untuk terbuka dalam menyosialisasikan rencana pembangunan jalan, termasuk ruas jalan mana saja yang akan diperbaiki serta waktu pelaksanaannya. “Masyarakat berhak mengetahui perencanaan tersebut secara jelas,” katanya.
🔹 Pembentukan Satgas Tenaga Kerja
Merespons keluhan terkait dugaan adanya praktik pembayaran untuk memperoleh pekerjaan, Hera mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang memastikan proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. “Perlu solusi sistematis, bukan sekadar inspeksi mendadak,” tegasnya.
🔹 Perhatian terhadap Guru Honorer dan Tenaga Medis
Ia menyoroti masih rendahnya pendapatan guru honorer dan tenaga kesehatan, yang bahkan di bawah UMK. Hera mendesak adanya peningkatan kesejahteraan serta pemberian jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi mereka.
🔹 Akurasi Data Bantuan Sosial
Sebagai Ketua Komisi III DPRD, Hera juga meminta evaluasi dan penyesuaian data penerima bantuan sosial seperti BPJS PBI, BPMT, dan PKH agar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat miskin yang berhak.
Kendati menyampaikan kritik, Hera juga mengapresiasi program-program prioritas yang digagas pasangan Asep Japar–Andreas dan akan dimasukkan ke dalam RPJMD 2025–2029. Namun, ia menilai program-program tersebut masih sebatas wacana dan belum terealisasi.
“Programnya bagus, tapi sampai hari ini baru tahap sosialisasi, terakhir disampaikan saat Musrenbang RPJMD,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pasangan “Sukabumi Mubarakah” mengusung 11 program prioritas dalam RPJMD 2025–2029 yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda dan perempuan, digitalisasi pesantren, pengembangan UMKM, perumahan layak, hingga infrastruktur dan ruang publik.
Komentar