SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iwan Ridwan, menyoroti masih banyaknya persoalan infrastruktur pertanian yang belum tertangani di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, pada Rabu (1/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Iwan menekankan pentingnya perhatian serius terhadap sektor pertanian. Ia menilai, meski pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama, namun di tingkat daerah masih terdapat tantangan besar yang menghambat tercapainya swasembada pangan.
“Kondisi di lapangan masih banyak kendala, terutama kerusakan infrastruktur pertanian akibat bencana alam. Salah satunya bendungan Cikolawing di Kecamatan Cibadak yang jebol sejak tahun 2024, menyebabkan sekitar 45 hektare sawah mengalami kekeringan karena saluran irigasi tidak lagi berfungsi,” ungkap Iwan, Kamis (2/10/2025).
Ia menambahkan, situasi serupa juga terjadi di Kecamatan Cisaat dan Cicantayan, tepatnya di Desa Kutasirna, di mana bendungan yang jebol sejak tahun lalu membuat sekitar 130 hektare sawah tak mendapatkan pasokan air irigasi.
“Kasihan para petani kita yang sudah dua musim tanam tidak bisa berproduksi,” ujarnya.
Menanggapi nota pengantar RAPBD 2026 yang disampaikan oleh Bupati Sukabumi, Iwan menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi akan mendorong agar perbaikan bendungan dan infrastruktur pertanian menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun mendatang.
“Perbaikan bendungan ini sangat penting karena berdampak langsung pada keberlangsungan usaha ratusan petani. Kita akan perjuangkan agar dapat segera terealisasi,” tegasnya.
Iwan berharap, dengan adanya perhatian lebih terhadap infrastruktur pertanian, Kabupaten Sukabumi dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.(adv)
Komentar