Sukabumi – Pemerhati hukum Yogi Pebriansyah, SH., M.Kn., memberikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi atas respons cepat dalam menangani kasus seorang pelajar SMP yang sempat dipulangkan ke keluarganya akibat terlibat kenakalan remaja.
Pelajar yang bersangkutan merupakan anak yatim dari wilayah Jalan Selabintana, Desa Sudajaya Girang, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi. Menurut Yogi, pemulangan pelajar bukan solusi ideal karena setiap anak memiliki hak atas pendidikan, sebagaimana diamanatkan undang-undang dan selaras dengan program pendidikan karakter bela negara yang tengah digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
“Keluarga berharap anak tersebut bisa mengikuti program pendidikan karakter. Kami mendorong agar dia tidak dikeluarkan dari sekolah,” ujar Yogi saat mendampingi audiensi dengan pihak sekolah, Rabu (11/6/2025).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Ferry Supriyadi, Kepala Dinas Pendidikan Eka Nandang Nugraha, serta pihak sekolah. Hasil pertemuan menyepakati perlunya solusi pembinaan karakter, bukan pengeluaran dari sekolah. Salah satu opsi yang kini dikaji serius adalah program pembinaan kedisiplinan melalui barak militer.
Ferry Supriyadi menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, termasuk mereka yang tengah dalam fase pencarian jati diri dan mengalami penyimpangan perilaku.
“Kami dorong pendekatan tanpa diskriminasi. Program barak militer bisa menjadi solusi pembinaan karakter bagi pelajar bermasalah,” ungkap Ferry.
Sementara itu, Kadisdik Eka Nandang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak akan lepas tangan dalam menangani pelajar bermasalah. Pemkab telah menjalin komunikasi dengan Kodim 0622/Sukabumi dan tengah mematangkan teknis pelaksanaan program pendidikan karakter berbasis disiplin militer.
“Kami sudah koordinasi dengan Kodim, Kemenag, hingga Dinas Pendidikan Provinsi. Petunjuk teknis dari provinsi akan segera disampaikan,” jelas Eka.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Khusyairin, menjelaskan bahwa pihaknya menolak menyebut anak-anak tersebut sebagai “nakal”. Ia menekankan bahwa mereka sedang dalam fase mencari jati diri dan membutuhkan pembinaan, bukan hukuman.
“Kita tidak menghukum, tapi membimbing. Program barak militer bukan pelatihan militer, tapi pendekatan kedisiplinan dan pembentukan karakter,” ujarnya.
Program ini menargetkan pelajar SMP dan SMA yang terlibat dalam tawuran, geng motor, sering bolos, dan perilaku menyimpang lainnya. Berdasarkan data awal, sekitar 40 siswa SMP di Kabupaten Sukabumi telah teridentifikasi, namun baru 10 siswa yang telah mendapat izin dari orang tua untuk mengikuti program ini.
Forkopimda Kabupaten Sukabumi, termasuk Bupati, Dandim, Danyon 310, Kapolres, dan Dinas Pendidikan, saat ini sedang melakukan pembahasan intensif untuk merumuskan waktu dan lokasi pelaksanaan program, yang rencananya akan berlangsung di barak Kodim atau Yonif 310.
“Kami berharap para orang tua memahami bahwa program ini untuk masa depan anak-anak mereka. Sosialisasi terus kami lakukan,” pungkas Khusyairin.
Bupati Asep Japar sendiri sebelumnya menyatakan dukungannya penuh atas program ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda, saat momentum Hardiknas 2025.
Komentar