Sukabumi – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Ai Sri Mulyati, menggelar reses pertama Tahun Anggaran 2026 di Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai wadah silaturahmi sekaligus dialog langsung dengan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ai berdiskusi dengan berbagai unsur, mulai dari aparatur desa, tokoh agama, pemuda, hingga kader posyandu. Warga secara terbuka menyampaikan berbagai keluhan, usulan, dan kebutuhan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Mayoritas aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan kabupaten dan jalan lingkungan, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan. Kondisi sungai tersebut dinilai berpotensi menyebabkan banjir, terutama saat musim hujan.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pengadaan alat penyedot lumpur guna mengantisipasi dampak banjir dan sedimentasi yang semakin parah.
Di sektor sosial, persoalan BPJS Kesehatan menjadi perhatian utama. Sejumlah warga kurang mampu mengeluhkan kepesertaan BPJS PBI yang tiba-tiba tidak aktif. Hal ini diduga berkaitan dengan penerapan sistem desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat.
Sistem desil membagi tingkat kesejahteraan ke dalam 10 kelompok, di mana Desil 1 hingga 4 seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan. Namun, di lapangan ditemukan warga miskin yang masuk ke Desil 5, sehingga kehilangan akses layanan kesehatan gratis.
Masyarakat berharap adanya evaluasi regulasi serta pembaruan data BPJS PBI agar bantuan lebih tepat sasaran. Sebab, dalam beberapa kasus, warga yang membutuhkan layanan medis mendesak justru terkendala akibat status kepesertaan yang tidak aktif.
Menanggapi hal tersebut, Ai Sri Mulyati menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui jalur pembahasan di DPRD serta koordinasi dengan instansi terkait.
“Reses menjadi momentum penting untuk mendengar langsung kondisi warga, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan BPJS Kesehatan agar masyarakat kurang mampu tidak lagi kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Kegiatan reses ditutup dengan komitmen untuk terus membangun komunikasi yang baik antara wakil rakyat dan masyarakat demi mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sukabumi.
