Sukabumi – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadikan hasil reses anggota dewan sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026), saat penyampaian laporan hasil Pelaksanaan Reses II Tahun Anggaran 2026.
Laporan Fraksi PKS dibacakan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Uden Abdunnatsir, yang menyampaikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat masih didominasi persoalan kebutuhan dasar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dalam laporannya, Fraksi PKS menyoroti kondisi infrastruktur yang masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai wilayah. Warga mengusulkan percepatan perbaikan sejumlah ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan karena dinilai menghambat aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat.
Selain perbaikan jalan, masyarakat juga mengharapkan peningkatan akses menuju sejumlah destinasi wisata unggulan, seperti Pondok Halimun dan Geyser Cipanas Cisolok. Menurut Fraksi PKS, infrastruktur menuju kawasan wisata perlu mendapat perhatian agar sejalan dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada wisatawan serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah.
Persoalan drainase di kawasan Jalan Raya Cangehgar, Palabuhanratu, yang masih kerap mengalami banjir saat musim hujan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat. Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah segera melakukan penanganan agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.
Di bidang lingkungan, masyarakat meminta evaluasi terhadap penetapan kawasan kumuh melalui regulasi yang berlaku, sekaligus mendorong peningkatan pengelolaan sampah melalui penambahan armada, penguatan edukasi kepada masyarakat, peningkatan jumlah petugas kebersihan, serta penegakan aturan yang lebih optimal.
Sektor kesehatan turut menjadi perhatian dalam laporan reses. Fraksi PKS menyampaikan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan status kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan serta proses pengaktifannya kembali yang dinilai memerlukan waktu cukup lama. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Pada sektor ekonomi, Fraksi PKS meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas program pinjaman tanpa bunga yang dinilai belum mampu menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pelayanan publik maupun perekonomian daerah.
Perhatian juga diberikan kepada sektor pertanian melalui usulan percepatan perbaikan bendungan yang rusak, penanganan infrastruktur pascabencana, menjaga stabilitas harga gabah, serta dukungan kepada pelaku UMKM, termasuk terkait kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam bidang pendidikan, Fraksi PKS mendorong peningkatan perhatian terhadap sekolah swasta melalui bantuan sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan guru. Selain itu, kepastian legalitas sekolah yang berdiri di atas lahan PTPN maupun Hak Guna Usaha (HGU) juga dinilai perlu segera diselesaikan.
Fraksi PKS juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati serta penyesuaian insentif daerah agar lebih layak.
Di sektor pemerintahan, Fraksi PKS mengusulkan percepatan pemekaran desa yang telah memenuhi persyaratan, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, serta optimalisasi peran Satpol PP dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar kepatuhan terhadap peraturan daerah semakin meningkat.
Melalui laporan tersebut, Fraksi PKS berharap seluruh aspirasi masyarakat yang diperoleh selama pelaksanaan reses tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan penganggaran pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
