Sukabumi – Pada Kamis, 10 Juli 2025, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP bersama Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, dan Sekretaris Daerah, H. Ade Suryaman, SH, MM menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, bertempat di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.
Rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, dan inspektur dari berbagai daerah yang masuk dalam wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II. Wilayah ini mencakup Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Rakor tersebut juga menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi, khususnya setelah pelantikan kepala daerah baru di sejumlah wilayah.
Acara resmi dibuka dengan sambutan dari pimpinan KPK dan keynote speech dari Gubernur DKI Jakarta. Dalam sesi pembukaan juga dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi secara simbolis oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi sebagai perwakilan daerah.
Rakor terbagi dalam dua sesi diskusi yang menghadirkan pembicara dari berbagai instansi strategis, seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Seluruh narasumber menyampaikan materi terkait strategi pemberantasan korupsi, peningkatan efektivitas belanja daerah, transparansi pelayanan publik, dan penguatan indeks integritas nasional.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, dalam pernyataannya menyampaikan dukungan penuh terhadap agenda tersebut. Ia menegaskan pentingnya memperkuat komitmen antikorupsi di tingkat legislatif maupun eksekutif daerah.
“Saya mendukung penuh agenda ini. Komitmen pemberantasan korupsi harus diperkuat di semua lini pemerintahan daerah. Kami siap bersinergi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa KPK telah menyampaikan akan terus menggelar koordinasi serupa sebagai bagian dari fungsi supervisi, sekaligus bentuk nyata pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Rangkaian acara ditutup pada pukul 16.00 WIB, dan diharapkan membawa dampak positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya di wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
Komentar