Sukabumi – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Supriyadi, menyatakan komitmen kuatnya dalam memerangi praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang diselenggarakan oleh FSB KIKES KSBSI Sukabumi Raya di GOR Pusbangda’i Cikembang, Kecamatan Cikembar, Kamis (1/5/2025).
Ferry menyebut, dalam dua pekan terakhir, Komisi IV telah memanggil sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pungli, termasuk PT GSI. Sayangnya, pimpinan perusahaan tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan yang dinilai tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
“Kami menginginkan pimpinan perusahaan hadir langsung agar masalah ini bisa dibahas secara serius. Mengirimkan wakil tanpa kewenangan hanya akan menghambat penyelesaian,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan, jika perusahaan terus mengabaikan undangan resmi DPRD dan pemda, pihaknya akan menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki kepada pihak berwajib, termasuk Polres Sukabumi dan Tim Saber Pungli.
“Kami ingin praktik pungli ini dihentikan. Tenaga kerja berhak mendapatkan pekerjaan tanpa harus terbebani biaya ilegal,” ucap Ferry.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan ini secara menyeluruh.
“Kami sudah berdiskusi dengan Wakil Bupati dan Kapolres Sukabumi agar kasus-kasus seperti ini ditindak tegas. Harapannya, warga Sukabumi bisa merasa aman dan tidak dirugikan saat melamar pekerjaan,” tutupnya.
Komentar