Sukabumi – Dalam upaya memperkuat sinergitas lintas sektor dalam pemberantasan korupsi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pakuan, Bandung. Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Barat.
Hadir mewakili Kabupaten Sukabumi, Bupati H. Asep Japar, bersama Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, didampingi oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya menjaga perencanaan dan penganggaran APBD agar bersih dari intervensi, serta memprioritaskan kepentingan publik demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyampaikan pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal.
“Pemerintah Provinsi Jabar akan terus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam menjaga integritas birokrasi dan tata kelola yang bersih,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan dokumen komitmen anti korupsi oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat—sebuah simbol ikrar bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas KKN.
Komentar