Sukabumi – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan persoalan jalan kabupaten yang rusak di berbagai wilayah.
Menurut Andri, kerusakan jalan hingga saat ini masih menjadi persoalan infrastruktur utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Tingginya persentase jalan rusak berat dan sedang dinilai menghambat mobilitas warga serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai, jika pola perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur masih menggunakan metode konvensional, maka persoalan jalan rusak di Kabupaten Sukabumi akan sulit terselesaikan secara menyeluruh.
“Kalau pola perencanaan dan penganggaran masih seperti sekarang, sampai 10 bupati pun persoalan jalan tidak akan tuntas. Bupati harus berani membuat gebrakan yang jelas agar masalah ini selesai,” ujar Andri, Sabtu (9/5/2026).
Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi itu menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 150 kilometer jalan kabupaten dengan kategori rusak berat atau tingkat kerusakan di atas 50 persen. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah luar biasa dan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran rutin tahunan.
Karena itu, Andri mendorong Pemkab Sukabumi agar mulai mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD, seperti menjalin kerja sama strategis dengan BUMN maupun lembaga perbankan.
“Jalan itu urat nadi ekonomi. Kalau jalannya bagus, ekonomi masyarakat juga akan lancar. Tapi kalau hanya mengandalkan APBD sekitar Rp150 miliar sampai Rp200 miliar per tahun, dampaknya tidak akan signifikan,” katanya.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menuntaskan persoalan jalan rusak di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar Rp800 miliar. Di sisi lain, kondisi geografis dan cuaca ekstrem juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Selain persoalan anggaran, Andri juga meminta pemerintah daerah mulai meninggalkan metode pembangunan jalan menggunakan hotmix dan beralih ke betonisasi agar kualitas jalan lebih tahan lama.
“Sudah jangan pakai hotmix, harus betonisasi agar kualitasnya bisa sampai 10 tahun. Jangan baru dibangun setahun sudah rusak lagi,” tegasnya.
Ia turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diperkirakan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta memiliki strategi dan inovasi agar persoalan jalan rusak dapat segera diatasi.
“Apalagi sekarang sedang ada efisiensi, otomatis anggaran pembangunan akan terpangkas. Jadi pemda harus punya strategi dan inovasi agar masalah jalan rusak di Kabupaten Sukabumi bisa segera selesai,” pungkasnya.
